Bumitama Group – Multiple Subsidiaries – popup Bahasa

Kami mengirim surat untuk menyampaikan keprihatinan kami terkait laporan tersebut dan meminta informasi lebih lanjut. Kami berdiskusi dengan Bumitama tentang kemajuan dan rancangan kerjanya. Kami juga mendorong pemasok dan akan terus memantau situasi, mengkaji kemajuan dan mendorong pelaksanaan komitmen keberlanjutan Bumitama.

Perkembangan sampai saat ini 

Lahan Gambut – perusahaan tersebut telah bekerja sama dengan pemerintah untuk peta moratorium yang lebih rinci, untuk dapat menciptakan “moratorium anti gambut” di dalam konsesi tersebut. Bumitama juga telah melakukan survei delik gambut yang komprehensif untuk menyisihkan Lahan Gambut yang tersedia untuk konservasi.

Degradasi Nilai Konservasi Tinggi (HCV) – Bumitama telah melakukan analisis HCV. Daerah yang diidentifikasi telah disisihkan untuk konservasi HCV.

Degradasi Karbon Tinggi (HCS) – Bumitama melakukan analisis HCS dan kemudian menyisihkan wilayah konservasi.

Kebakaran – Bumitama telah mengumpulkan sebuah sistem pencegahan kebakaran rinci yang melibatkan masyarakat dalam mengatasi bahaya kebakaran di sekitar area konsesi tersebut.

Tumpang tindih lahan dengan taman nasional – Bumitama telah mengembalikan lahan tersebut kembali kepada pemerintah.

Penyimpangan Izin – Bumitama menjelaskan posisi resmi konsesi tersebut. Operasi perusahaan telah sesuai dengan persyaratan hukum sekarang.

Kebijakan Keberlanjutan – Bumitama berkomitmen terhadap kebijakan keberlanjutan dan akan melaporkan perkembangannya:

• Proyek lanskap berbagai pemangku kepentingan di Kalimantan Barat mengenai konservasi satwa liar dan konservasi Lahan Gambut dengan masyarakat setempat
• Perbaikan mata pencaharian dan proyek masyarakat setempat
• Program sertifikasi difokuskan pada skema Petani kecil dan petani independen
• Program pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GHG)
• Program penelusuran rantai pasok

Didalam publikasi ini terdapat tujuan dan target penerapan inisiatif keberlanjutannya untuk tahun 2017 sampai 2024.

Mereka juga mempublikasikan rencana dalam rentan waktu yang dinyatakan untuk dapat memperoleh sertifikat RSPO untuk semua anak perusahaan dan Petani kecil binaannya.

Wilayah seluas 29.415 hektar telah disediakan sebagai wilayah konservasi.

Bumitama memberikan pernyataan rinci mengenai legalitas dan proses akuisisi sekiat PT Langgeng Makmur Sejahtera (LMS) di Kalimantan Tengah.

Laporan Keberlanjutan selengkapnya dapat ditemukan disini dan update mengenai prosedur keluhan dapat diakses disini.

RSPO sedang melakukan tinjauan hukum atas keluhan PT Hati Prima Agro.

Ilegalitas: Laporan tersebut menyatakan bahwa Bumitama tidak memiliki izin hukum untuk beberapa Perkebunan mereka. Mereka menggunakan cara yang mencurigakan, melalui divestasi kepemilikan konsesi untuk menghindari keluhan, yaitu: melalui perjanjian manajemen dengan perusahaan yang seharusnya independen.

Saat ini terdapat dua kasus pending di RSPO:

– PT Bumitama Gunajaya Abadi
– PT Hati Prima Agro

Bumitama mengeluarkan siaran pers pada 25 September sebagai tanggapan atas laporan Greenpeace “Final Countdown“. Hal tersebut menyakinkan para pemangku kepentingan bahwa perusahaan tetap berkomitmen terhadap kebijakan NDPE yang digariskan dalam kebijakan Keberlanjutan 2015. Baca siaran pers secara lengkap di sini.

Bumitama bekerjasama dengan organisasi terkemuka, Aidenvironment, untuk membantu dalam penilaian dan implementasi Kebijakan Keberlanjutan mereka, termasuk komitmen untuk terus meningkatkan praktik keberlanjutan mereka.

Bumitama berkomitmen untuk transparan dalam mempublikasikan informasi di Dasbor Keberlanjutannya, yang dapat digunakan untuk memantau kemajuan Grup.

Greenpeace juga mengirimkan surat kepada RSPO, untuk meminta pemasok tersebut ditindak.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa Mondelez melanjutkan pembelian Minyak Sawit dari Bumitama, yang telah mengembangkan 70.000 hektar konsesi pada tahun 2012 tanpa ijin lengkap. Sejak tahun 2005, 11.100 hektar hutan diduga beralih fungsi melalui konsesi yang “diputihkan” pada tiga area studi kasus, dan hampir 2.300 hektar diantaranya dialihfungsikan sejak tahun 2014.

Bumitama mengumumkan siara pers pada 15 November sebagai tanggapan atas laporan Greenpeace yang berjudul “Dying for a Cookie.” Siaran pers tersebut kembali menegaskan bahwa perusahaan tersebut tetap berkomitmen terhadap kebijakan NDPE yang dimilikinya, dan senantiasa mematuhi hukum yang berlaku dalam setiap transaksi yang melibatkan akuisisi konsesi. Baca siaran pers selengkapnya di sini.

Kami akan terus melakukan pendekatan dengan Bumitama dan menindak lanjuti perkembangan PT KML.

Mereka akan mengembangkan rencana rehabilitasi dan melestarikan area yang telah dibuka.

Kegiatan ground-thruthing di lahan yang dibuka juga akan dilakukan dan Bumitama akan mempublikasikan pembaruan rutin melalui situs web dan dasbor keberlanjutan mereka.