Musim Mas
Language
Search Menu
Tanggal Perkembangan
Desember 2017

 Laporan Greenpeace yang berjudul, “Deforestation Case Studies” (Desember 2017) atas dugaan memperoleh ijin untuk PT Hardaya Inti Plantations di Sulawesi dengan cara suap yang melibatkan mantan Bupati Buol.

Dugaan membuka hutan seluas 500 hektar di Sulawesi Tengah, Kabupaten Buol, antara November 2016 dan Oktober 2017.

Resiko deforestasi yang lebih lanjut untuk konsesi 82.600 hektar di Papua, yang memegang status, “penggunaan lahan lain-lain” yang tidak diperlukan izin pelepasan hutan.
Bertemu dengan Hardaya Plantation Group bersama dengan konsultan, AidEnvironment dimana kami meminta agar pekerjaan pembukaan lahan dapat dihentikan, dan meminta perusahaan melakukan penilaian HCV dan HCS sebelum melakukan pembukaan lahan lebih lanjut. Permintaan di atas adalah untuk memverifikasi kepatuhan Hardaya Plantation Group terhadap Kebijakan Keberlanjutan kami. Hardaya Plantation setuju untuk bekerja dengan konsultan, bersedia menghentikan pekerjaan dan memetakan wilayah konservasi dan pengembangan

Kami juga meminta perusahaan untuk menyusun rencana tindakan yang jelas dengan jadwal pada awal Januari 2018.

  1. Hardaya belum membuat keputusan akhir tentang sepetak tanah di Papua, tidak ada perkembangan yang terjadi dan karenanya, masalah tersebut harus dihilangkan dari diskusi saat ini.
  2. Hardaya berpendapat bahwa operasi di Sulawesi (PT. Hardaya Inti Plantations) and Nunukan (PT. Sebakis Into Lestari (SIL) dan PT. Sebuku Inti Plantation (SIP)), sesuai dengan hukum Perkebunan Indonesia. Namun, mengingat hubungan dengan Musim Mas, Hardaya setuju dengan permintaan untuk berhenti bekerja dan melakukan penilaian HCV dan HCS sebelum melakukan pengembangan lahan lebih lanjut.
  3. Hardaya mengirimkan undangan kepada kami dan AidEnvironment untuk mengunjungi konsesinya karena kami memiliki pengalaman tangan pertama tentang cara mereka melakukan operasinya.
Januari 2018
 Pertemuan telah ditetapkan yaitu pada awal Februari 2018.
Hardaya telah mengkonfirmasi bahwa penghentian pekerjaan telah ditetapkan di Buol (Sulawesi), sementara terdapat masalah di Nunukan.
Februari 2018 Kami bertemu dengan Hardaya untuk mendiskusikan tindakan mereka selanjutnya terhadap tuduhan yang dilayangkan terhadap mereka.

Memulai pekerjaan awal untuk memetakan area ‘Go’ dan ‘No-Go’ masing-masing di dua konsesi di Buol dan Nunukan.

Hardaya juga setuju untuk melakukan penilaian HCV dan HCS serta memperhatikan kepatuhan hukum, dan menetapkan Standard Operating Procedure (SOP) internal tentang keberlanjutan dan NDPE.
Agustus 2018 Saat ini Hardaya tengah mengerjakan rencana tindakan keberlanjutannya.
September 2018 Laporan Greenpeace yang berjudul “Final Countdown: Now or Never to Reform the Palm Oil Industry” (19 September 2018), yang menduga HIP membuka lahan 434 hektar dalam hutan, termasuk Hutan Primer dalam periode 26 Desember 2014 dan 08 Maret 2018.