IndoAgri/IndoFood/Salim Group – PP London Sumatra Indonesia TBK – popup Bahasa

Rainforest Action Network (RAN), Organisasi Penguatan dan Pengembangan Usaha-usaha kerakyatan Indonesia (OPPUK) dan International Labour Rights Forum (ILRF) mengeluarkan sebuah Laporan berjudul, “The Human Cost of Conflict Palm Oil”

RAN, OPPUK, dan ILRF mempublikasikan sebuah laporan yang menyoroti dua Perkebunan milik IndoAgri dengan beberapa isu sebagai berikut: memperkerjakan anak dibawah umur, pekerja terpapar pestisida yang sangat berbahaya, gaji dibawah upah minimum, memperkerjakan pekerja sementara untuk melakukan pekerjaan inti dan menggunakan serikat buruh. RAN, OPPUK, dan ILRF mengajukan kasus di komplain RSPO pada tanggal 8 Juni 2016.

Kami mendukung IndoAgri untuk mencari solusi yang sesuai dengan komitmen dan saran dari RSPO.

IndoAgri telah melaporkan kepada RSPO Complaints Panel dan mengumpulkan laporan sebagai bahan evaluasi bagi mereka. Seperti yang dikutip dari surat kepada RSPO tanggal 27 Januari 2017, Spesial audit SAI Global menyimpulkan dengan rekomendasi dari PKS Gunung Malayu PT London Sumatera Indonesia Tbk dapat tetap menjadi produser CPO dan PKO model Identity Preserved (IP). Saat ini IndoAgri sedang menunggu arahan lebih lanjut dari RSPO Complaints Panel utnuk melanjutkan mereview kondisi, sesuai dengan solusi yang lebih baik dari pemangku kepentingan dalam menyelesaikan sengketa.

Mid-November 2017:

Keluhan mengenai pekerja yang diajukan oleh RAN, OPPUK dan ILRF, ditanggapi oleh Panel Pengaduan RSPO dengan mengirimkan surat kepada Lonsum untuk meminta komitmen tertulis bahwa tidak akan ada pembalasan atau ancaman terhadap pekerja yang terlibat dalam penyelidikan selanjutnya.

Panel Pengaduan RSPO memutuskan bahwa anonimitas atau orang-orang yang diwawancarai dan kerahasiaannya akan dihormati dan termasuk dalam Aturan Pendekatan; untuk semua dokumen dan proses RSPO yang terkait dengan investigasi akan dipublikasikan; Verifikasi dasar yang harus dilakukan; Kerangka Acuan (Terms of Reference / TOR), dan Aturan Keterlibatan untuk disetujui oleh para pihak dan diterjemahkan ke Bahasa Indonesia, dan masukan dari para penggugat untuk juga dicantumkan di dalam draft bahasa Inggris.

• Berkomunikasi secara terbuka mengenai kemajuan kasus ini (Isu yang disorot, langkah-langkah yang diambil untuk menyelidiki dan memeriksa validitas keluhan, tindakan perbaikan yang dilakukan, korespondensi antara pihak pengadu dan pihak yang dilaporkan), secara transparan yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengetahui keadaan, dan memahami kompleksitas (jika ada) dan membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikan kasus ini.
• Merancang dan mematuhi rencana tindakan tepat waktu untuk menyelesaikan kasus ini, termasuk verifikasi lapangan yang dilakukan oleh RSPO, dan revisi rencana kebijakan pasca verifikasi dan proses internal, berdasarkan hasil yang ada.
• Pasca-Verifikasi: Mempublikasikan laporan komprehensif berdasarkan hasil verifikasi lapangan independen, lengkap dengan tanggapan manajemen dari IndoAgri dan rencana tindakan perbaikan.
• Menyediakan saluran komunikasi terbuka dengan semua pemangku kepentingan untuk menjawab pertanyaan, dan mengeksplorasi kemungkinan kerjasama multipihak dalam aspek hak asasi manusia dan tenaga kerja sebagai cara untuk memperbaiki kebijakan dan proses internal.

IndoAgri mempublikasikan pernyataannya di website.

Kami menghubungi Indoagri mengenai rencana tindakan dan akan menindaklanjuti Grup terkait dengan tonggak pelaksanaan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap komitmen kebijakan kami.

IndoAgri mempublikasikan kronologi kejadian terbaru di sini.

IndoAgri mempublikasikan kronologi kejadi terbaru di sini.

IndoAgri mengirim ‘Non-Reprisal’ ke RSPO yang menegaskan bahwa tidak akan ada intimidasi terhadap pekerja atau pemberi keluhan dalam kasus tersebut. Untuk dokumen lengkap dapat dilihat di sini.

Ia juga menegaskan tanggal verifikasi independen oleh RSPO pada Juni 2018. RSPO mempublikasikan status terbaru di sini.

IndoAgri menerbitkan surat resmi kepada RSPO, tertanggal 21 Januari 2019 untuk mengundurkan diri dari Skema Sertifikasi RSPO.

CEO RSPO menanggapi surat penarikan diri IndoAgri, tertanggal 23 Januari 2019, untuk meminta klarifikasi atas interprestasi penarikan diri mereka dimana terdapat perbedaan antara penarikan diri dari keanggotaan RSPO dengan sertifikasi RSPO. RSPO menyatakan bahwa Grup Salim adalah anggota RSPO tetapi IndoAgri bukan, dan surat penarikan diri mereka dari RSPO akan dibatalkan, dan status quo hubungan formal tetap akan dipertahankan jika tidak ada tanggapan dari IndoAgri. Surat tersebut dapat ditemukan di sini.

IndoAgri menerbitkan kronologi peristiwa terkini di sini.

RAN merilis pernyataan mengenai rencana IndoAgri untuk menarik diri dari RSPO, yang dapat ditemukan di sini.

RAN, OPPUK dan ILRF mengajukan pemberitahuan banding ke Panel Keluhan RSPO, tertanggal 29 Januari 2019 dan mendesak agar RSPO meningkatkan sanksi yang dijatuhkan oleh Panel Keluhan dengan menangguhkan status keanggotaan dan semua sertifikasi RSPO dari Lonsum dan perusahaan induknya Salim, sampai langkah-langkah perbaikan dilakukan.

RAN menerbitkan pernyataan di situs web mereka dengan mengacu pada penangguhan sertifikat IndoAgri oleh RSPO. Mereka mendesak RSPO untuk menangguhkan keanggotaan IndoAgri sampai semua pelanggaran tenaga kerja teratasi.

IndoAgri memberikan pernyataan di situs web mereka, tertanggal 08 Februari 2019 untuk mengumumkan penarikan resmi PT PP London Sumatra Indonesia Tbk dari keanggotaan RSPO.