Sambas – Lebih kurang 60 peserta yang terdiri atas perwakilan dari pemerintah, industri, kepala desa, dan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) bertemu di Kota Sambas untuk menindaklanjuti hasil lokakarya multipihak sebelumnya pada Bulan Agustus. Perhutanan Sosial menjadi salah cara pendekatan yang efektif untuk mendorong implementasi kolaborasi multipihak di Lanskap Sambas sekaligus membuka peluang peningkatan perekonomian masyarakat perdesaan. Selain forum multipihak, pameran produk-produk perhutanan sosial pada tanggal 8 – 10 November diharapkan dapat membuka peluang pasar yang lebih luas. Lokakarya multipihak dan pameran produk perhutanan sosial ini diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Sambas dengan dukungan dari Program Lanskap Aidenvironment Asia di Kabupaten Sambas dan Musim Mas.
Forum multipihak sebelumnya yang diadakan di kantor Bappeda Kabupaten Sambas pada tanggal 7 Agustus 2019 telah menghasilkan beberapa rekomendasi penting, diantaranya perlunya upaya membangun kolaborasi dan sinergisitas multipihak dalam pembangunan kawasan dan pengelolaan kawasan hutan, serta kawasan perdesaan khususnya yang terletak di landskap Sambas. Terkait pengelolaan kawasan hutan dan perdesaan, salah satu program yang diunggulkan adalah Perhutanan Sosial karena sesuai dengan karakter geografis dan potensi sumber daya alam di kabupaten tersebut. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor penyumbang terbesar bagi PRDB Kabupaten Sambas di tahun 2016, yaitu sebesar 32,69% (Rencana Kerja Pembangunan Daerah, 2018).
Wilayah Lanskap Sambas meliputi kawasan seluas kurang lebih 6.717 km2 yang terdiri atas kawasan hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi, Lahan Gambut , dan kawasan pedesaan. Secara administratif lanskap ini membentang di hampir seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas. Kawasan hutan Sambas yang sudah mendapatkan ijin Perhutanan Sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berada di dua kecamatan perbatasan seperti di Kecamatan Paloh yang terdiri dari Hutan Desa Sebubus luas ± 5.855 Ha, Hutan Kemasyarakatan Sebubus ± 625 Ha dan Hutan Tanaman Rakyat Sebubus ± 892 Ha, dan di kecamatan Sajingan Besar yang terdiri dari Hutan Desa Santaban ± 1.319 Ha, Hutan Desa Sanatab ± 3.922 Ha, HKm Sanatab ± 255 Ha, Hutan Desa Kaliau ± 1.785 Ha, HKm Kaliau ± 1.120 Ha.
Program Perhutanan Sosial di Kabupaten ini sendiri telah dilaksanakan sejak Agustus 2018 dengan dukungan dari Aidenvironment dan Musim Mas. Contoh komoditas yang dikembangkan contohnya adalah Madu Kelulut, Kepiting, Selai Mangrove, Perikanan dan Ekowisata. Sejak mulai diterapkan, program Perhutanan Sosial di wilayah Lanskap Sambas ini telah melibatkan 80 kepala keluarga (KK) di empat desa yaitu Desa Sebubus, Desa Kaliau, Desa Sanatab, dan Desa Santaban.
Untuk mendukung rencana pembangunan daerah Kabupaten Sambas, selain memperluas akses masyarakat untuk pengelolaan kawasanan hutan melalui program perhutan sosial, Aidenvironment juga memberikan perhatian khusus pada sektor Perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan anasilis spasial yang dilakukan oleh Aidenvironment sampai dengan tahun 2019, bahwa luas kelapa sawit tertanam di Kabupaten Sambas sekitar 121.969 hektar terdiri dari 63.166 (52%) hektar tutupan kelapa sawit didalam HGU perusahaan Perkebunan, 8.393 (7%) sawit tertanam yang sudah memiliki legalitas berupa sertifikat hak milik yang dikelola oleh masyarakat dan 50.410 (41%) merupakan sawit tertanam yang berada diluar HGU yang belum memiliki legalitas termasuk didalamnya secara indikatif merupakan kebun yang di kelola oleh petani.
Dengan demikian aspek legal menjadi perhatian khusus dalam praktek pengelolaan Perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan juga merupakan peluang sebagai pendapatan Daerah melaui Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Untuk itu Aidenvironment mendukung upaya program legalisasi lahan petani melalui skema TORA maupun legalisasi aset sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Selain itu juga kedepan secara kolaborasi dengan pihak swasta dan juga Pemerintah Daerah akan melakukan pemberdayaan terhadap petani kelapa sawit untuk optimalisasi dalam peningkatan produtivitas, akses pasar dan pendanaan, sehingga kedepan pengelolaan Perkebunan kelapa sawit dapat terintegrasi kedalam pengelolaan lanskap yang produktif dan lestari.
Sesuai rekomendasi dari lokakarya multipihak sebelumnya, maka lokakarya kali ini bertujuan untuk semakin memperkuat kolaborasi dan sinergisitas multipihak dalam pembangunan kawasan dan pengelolaan kawasan hutan, serta kawasan perdesaan khususnya yang terletak di landskap Sambas, dan akan diikuti oleh perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan yang berasal dari jajaran Pemerintah Kabupaten, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Kalimantan/Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Kalbar, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan, Kantor BPN, Camat, perusahaan Perkebunan, pemerintah desa, dan lembaga pengelola hutan desa yang banyak bekerja pada isu pengelolaan lanskap.
Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili, Lc dalam sambutannya mengatakan, “Perhutanan Sosial menjadi program unggulan kali ini karena selain mendukung program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, program ini memberi peluang besar untuk keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, memberikan akses bagi masyarakat untuk mengelola hutan secara lestari untuk peningkatan ekonomi jangka panjang, menjadi opsi penyelesaian konflik kepemilikan lahan karena pengelolaan dilakukan secara kolaboratif”.
Marius Gunawan, Senior Landscape Program Manager di Aidenvironment Asia, menyampaikan ”Aidenvironment sebagai organisasi non pemerintah turut mendorong pembangunan berkelanjutan di Lanskap Sambas lewat beberapa pendekatan, yaitu dengan pendekatan Corporate Sustainability Program (CSP) untuk mendorong transformasi sektor swasta kearah bisnis yang mematuhi kaidah- kaidah berkelanjutan dalam kegiatan operasionalnya, dan dengan pendekatan Lanscape/Lanskap untuk mendorong kolaborasi multipihak dalam skala lanskap sehingga tanggung jawab mengelola sumber daya alam secara lestari dapat dilakukan secara kolaboratif dan manfaatnya juga dirasakan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada di dalam lanskap tersebut,“
Musim Mas, sebagai saah satu perusahaan Perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Sambas menyadari pentingnya pendekatan kolaboratif ini. Olivier Tichit, Director of Sustainable Supply Chain di Musim Mas, mengatakan “Lewat pendekatan lanskap, sektor swasta dapat berperan lebih aktif mewujudkan pemangunan berkelanjutan di Lanskap Sambas, bersama-sama dengan para pemangku kepentingan yang lain termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. Musim Mas mendukung forum multipihak kali ini lewat keterlibatan aktif dan lewat upaya melibatkan perusahaan-perusahaan lain di Lanskap Sambas.“
Marius Gunawan, Senior Landscape Program Manager di Aidenvironment Asia, menambahkan „Selain kegiatan lokakarya multipihak, akan diadakan juga pameran produk-produk hasil kegiatan Perhutanan Sosial masyarakat. Dengan letak geografis Kabupaten Sambas yang langsung berbatasan dengan Sarawak (Malaysia), maka lewat pameran ini, diharapkan dapat memberikan rasa bangga dan percaya diri pada masyarakat terhadap pencapaian lewat program ini, sekaligus memperluas jejaring dan akses pasar bagi produk-produk tersebut sampai ke negara tetangga,“.
Bupati Atbah Romin Suhaili, Lc menyadari bahwa apabila beban dan tanggung jawab itu semua diletakkan pada Pemerintah Kabupaten Sambas, sangatlah tidak memungkinkan untuk mencapai suatu kondisi yang optimal. Berbagai upaya yang dilaksanakan tentunya tidak akan mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah daerah saja, namun memerlukan dukungan semua sektor secara terpadu sesuai dengan kewenangannya. “Saya mengajak dan mengharapkan kepada seluruh pemangku kepentingan pembangunan di wilayah ini
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:
Carolyn Lim
Corporate Communications
media@musimmas.com
+65 6576 4770
